Letak Wajah Indonesia yang Terlupakan


Isu perbatasan tidak akan pernah terlepaskan dari isu pendidikan. minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah mengakibarkan berbagai permasalahan menjadi menumpuk hingga saat ini. Rendahnya komitmen pemerintah untuk membangun SDM menjadi kelemahan utama dalam menangani wilayah perbatasan.

Kalbar merupakan satu diantara propinsi yang berbatasan langsung melalui jalur darat dengan negara Jiran (Malaysia). Ada 5 kabupaten dan sekitar 19 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Antara lain: kabupaten Sambas (Kecamatan Paloh, Telok Keramat, Galing, Sejangkung, dan Sajingan Besar), Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Seluas, Ledo dan Sanggau Ledo), Kabupaten Sanggau (Kecamatan Entikong, Sekayam, Beduai dan Kembayan), Kabupaten Sintang (Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah), Kabupaten Kapuas Hulu (Kecamatan Puring Kencana, Badau, Empanang, Batang Lupar dan Embaloh Hulu). Penduduk setempat sudah terbiasa melakukan perjalanan keluar masuk ke wilayah Sarawak meski hanya melalui jalan tikus dengan kiri-kanan hutan belantara.

Pada level lokal, permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan adalah berupa keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Dari beberapa hal tersebut yang perlu menjadi sorotan di wilayah perbatasan adalah kondisi pendidikan yang rendah. Secara teoritik pendidikan merupakan wahana yang paling ampuh untuk mengangkat derajat manusia dari keterbelakangan. Kondisi ini dapat terlihat dengan meningkatnya jumlah anak putus sekolah di wilayah perbatasan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih besarnya angka kemiskinan di wilayah perbatasan. Pendidik

Plang di perbatasan antara indonesia dan malaysia.
Plang di perbatasan antara indonesia dan malaysia.

an yang mahal tak dapat kita pungkiri. Walaupun ada peraturan resmi pemerintah yang membebaskan siswa dari pembayaran uang sekolah, namun dalam kenyataannya mereka tetap sa

ja dikenakan berbagai biaya dari pihak sekolah. Sehingga makin banyak orangtua yang tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Salah satu isi dari rancangan RPJM 2010-201

4, adalah Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Namun, pada kenyataan di lapangan tidak seperti yang tertulis.

Sebagai mahasiswa ilmu sosial saya sangat menyayangkan sekali kondisi pendidikan di perbatasan yang seperti ini. Pemerintah daerah maupun pusat jangan hanya memandang sebelah mata, karena citra wajah Indonesia terletak pada wilayah perbatasan. [niko]

Previous Indigo, Atasi Persoalan Hidup dengan BK
Next Barcelona vs Paris Saint Germainy ?

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *