Pesta Demokrasi: Bukan Tempat Lowongan Kerja


Oleh uuz

 “Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat.

Wakil rakyat bukan paduan suara, jangan tau nyanyian lagu setuju.”

–          Iwan Fals.

Banyak kita jumpai baliho partai para calon wakil rakyat di tepi dan pinggiran jalan. Mulai di tempel di tiang listrik sampai semak belukar. Sangat ironis, ketika kita melihat pemandangan yang seharusnya sudah tertata rapi tapi mulai dihiasi lagi dengan gambaran foto penuh janji dan mimpi. Foto para calon wakil rakyat ini bervariasi dari sarjana pertanian sampai pada sarjana agama yang menghiasi nama mereka.

Pemasangan baliho yang tak teratur ini jelas merusak tatanan kota. Walaupun ini merupakan cara calon anggota dewan untuk menarik perhatian untuk mendapatkan kursi di pemilu 9 april mendatang.Sebelumnya KPU lewat peraturannya menetapkan beberapa larangan antara lain baliho, bilboard, dan banner hanya dibatasi satu unit untuk satu desa. Dan hanya diperuntukkan bagi partai politik. Selain itu KPU juga mengatur penempatan alat peraga serta caleg harus berkoordinasi dengan partainya.

Menjelang pesta demokrasi pada 9 April nanti, negara tentunya punya tugas yang berat guna menjalankan demokrasi yang jujur, bersih dan transparansi. Komisi Penyelenggara Umum dari provinsi dan kota sudah mulai untuk mensosialisaikan manfaat pemilu bagi masyarakat. Sosialisasi para calon yang salah, yaitu tidak menyentuh atau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hanya sebatas memajang foto atau gambar dan membagi-bagikan barang dan sejumlah uang supaya dipilih. Sering terjadi politik uang, sehingga terbentuk sikap dalam masyarakat, mau menyampaikan hak pilihnya apabila ada yang mau membayar, kalau tidak mereka malas untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu dalam Pemilu nanti sudah terindekasi  kecurangan dari penyelenggara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan bahkan KPU itu sendiri. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap Pemilu 2014 dan metode sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, sejauh ini masih belum merubah opini dan animo masyarakat pemilu tidak memberikan perubahan buat kehidupan masyarakat. Mendorong pihak penyelenggara, peserta dan pemda serta tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi pentingnya pemilu 2014 dengan metode yang lebih menarik dan realistis.

Indonesia Network Elections Survey (INES) menilai ada penurunan partisipasi  masyarakat dalam proses politik di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak partai yang tidak dapat membuktikan janji politiknya. Hal ini sudah menjadi permasalahan yang klasik bagi negri kita, bagaimana tidak perekrutan para caleg yang tak jelas dan banyaknya bermunculan para kader muda yang katanya membawa perubahan membuat kebingungan bagi para pemilihnya. Seharusnya kita mulai berpikir apakah hal-hal yang kita anggap sepele seperti ini merupakan akar dan biang dari korupsi yang merajalela di Indonesia.

Artis atau politikus ?

Belum lagi maraknya artis yang ikut memberikan visi dan misinya terkait menarik simpati dan suara pada masyarakat. Artis yang sudah memilik popularitas dan nama baik tentunya menjadi senjata bagi para artis untuk mereka meraup suara. Hal ini sangat berbeda dengan di Beirut, Libanon, dan Palestina yang mempunyai program political idol  untuk meningkatkan kesadaran idola yang tidak hanya artis, tapi juga politikus.

sejumlah nama artis seksi menghiasi daftar caleg tetap (DCT) DPR RI Pemilu 2014. Salah satunya adalah mantan istri raja dangdut Rhoma Irama, Angel Lelga yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V.

Selain itu, ada lagi nama penyanyi dangdut seksi Camellia Panduwinata Lubis alias ‘Camel Petir’ dan model panas majalah dewasa Destiya Purna Panca ‘Destiara Talita’. Masing-masing perempuan ini diusung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk dapil DKI Jakarta II dan Jawa Barat VIII.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia pun angkat suara terkai hak ini, Arbi Sanit. Beliau mengatakan tidak jadi soal jika ada parpol yang ingin mengusung seorang artis untuk duduk di parlemen. Hanya saja ia menyayangkan cara-cara instant yang dilakukan sejumlah parpol dalam merekrut para artis untuk dijadikan caleg pada pemilu tahun ini, tidak masalah bila ada artis yang ingin berkecimpung di dunia politik. Namun, dengan catatan, mereka betul-betul sudah mengikuti proses pengaderan politik di parpol pengusungnya dengan benar.

Tingkat kekritisan sebagian besar masyarakat Indonesia, saat ini masih rendah. Kondisi tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah parpol untuk membodohi rakyat. Salah satunya adalah dengan mengusung artis-artis seksi untuk mendulang suara, tanpa menguji kapasitas yang mereka miliki.

One man, one vote and one dolar

Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena mengkritik ketidakadilan penggunaan frekuensi televisi yang menjelang Pemilu 2014 ini manfaatkan untuk kepentingan partisan pemilik televisi yang juga figur penting dalam partai tertentu, sesuai UU 32/2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa frekuensi yang digunakan untuk memancarkan siaran tv adalah sumber daya alam terbatas milik publik yang harus dijaga dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Pemilu, pada dasarnya bukanlah perlombaan iklan. Melainkan pertarungan ide dan gagasan, serta sudah menjadi kewajiban pengguna frekeuensi milik publik lah untuk sebanyak mungkin membuat panggung mempertarungkan ide dan gagasan tersebut. Gagasan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap ‘Money Politik’ merupakan salah satu upaya meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sosialisasi/kampanye para caleg dan parpol. Dalam kaitan sosialisasi tebatas yang dilakukan oleh para caleg maupun parpol, perlu adanya keterlibatan MUI yang diharapkan dapat memberikan dorongan moral, dengan memberi fatwa tentang keharaman politik uang, karena baik yang memberi dan menerima sama-sama merusak karakter bangsa.

Praktik jual beli suara saat ini lebih canggih. Kalau sebelumnya politik uang melalui “serangan fajar”, kini ada istilah “pascabayar”. Bagaimana pola “pascabayar” yang dimaksudnya?, biasanya pemilih diminta menunjukkan bukti bahwa ia memilih calon yang menjanjikan menukar suaranya dengan sejumlah uang. Tim sukses sang calon akan berada di sekitar lokasi pemungutan suara. Pemilih harus memotret kertas suara yang menunjukkan siapa calon yang dipilihnya. Kemudian, foto tersebut ditunjukkan kepada tim sukses calon untuk ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan. Hebatnya lagi praktik serangan fajar sulit untuk diberantas dalam pemilu di Indonesia. Pasalnya, masyarakat cenderung memilih caleg yang dianggap mampu menolong mereka daripada sekadar menjual visi dan misi.

Sedikit mengutip perkataan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, “Serangan sebetulnya banyak dibicarakan orang. Seperti kentut; bisa dirasakan orang, tapi sulit dideteksi.”

 

Bukan Lowongan Pekerjaan

Badan Kehormatan DPR mencatat penurunan kinerja DPR memasuki tahun politik. Kinerja DPR dinilai bakal semakin jeblok di tahun 2014 ini. Sangat prihatin sekali bahwa performance DPR sangat menurun. Sejak awal tahun 2013 itu tingkat kehadiran di sidang paripurna tidak pernah lebih dari 350 anggota dari total 560 anggota, jumlah yang sangat substansial dan miris sekali.

Belum lagi tingkat kehadiran anggota DPR juga sangat rendah di rapat komisi dan Panja. Alhasil tugas legislasi dewan menjadi terbengkalai. Bisa kita lihat  Prolegnas juga di UU yang mau dilaksanakan tidak sampai 50% diselesaikan.

Kinerja anggota DPR akan semakin buruk di 2014 jelas dikarenakan mereka harus mempertahankan kursinya di Pileg 2014. Tahun 2014 ini lebih parah lagi, karena dari 560 anggota DPR ada 501 yang mencalonkan kembali, dari 59 yang tidak mencalonkan ada 20 yang mencalonkan di DPD. Berarti memang semua aktif mengkampanyekan dirinya untuk terpilih kembali.

Sedikit kutipan untuk para calon wakil rakyat diluar sana, “bepikirlah bagaimana cara mengenali rakyat bukan berpikir bagaimana cara mendekati rakyat.”

Previous Untuk Atasi Pengguna Liar, Puskom Terapkan Verifikasi Alat Saat Login
Next Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar Gelar Aksi Tolak Caleg Perusak Lingkungan

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *