You are here
Home > Utama > Buruh Kalbar dengan 10 Tuntutan Mereka Padati Tugu Digulist

Buruh Kalbar dengan 10 Tuntutan Mereka Padati Tugu Digulist

Buruh Kalbar

Mimbaruntan.com-pontianak- Puluhaan buruh dari berbagai elemen yang didukung oleh segenap organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar memadati area Tugu digulist Untan kamis (1/5), untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Tuntutan buruh secara umum antara lain ialah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar, Juga menghapuskan sistem kerja kontrak, serta menolak adanya politik upah murah. Selain itu mereka juga menuntut rancangan undang-undang masyarakat adat segera disahkan serta keputusan MK35 segera dilaksanakan disetiap seluruh pelosok negeri.

Wahyu setiawan yang pada saat itu koordinator lapangan dari Front Pejuangan Rakyat(FPR) Kalbar mengatakan, kenaikan UMP di kalbar sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari para buruh,  mengingat kebutuhan hidup yang semangkin tingggi. “Untuk umum kita menolak politik upah murah serta laksanakan undang-undang masyarakat adat dan laksanakan keputusan MK35, serta hapus sistem kerja out sourching (sitem kerja kontrak –red) yang ada di Kalbar. Serta berikan Hak-Hak kaum buruh yang ada di Ketapang terutama sektor buruh  tambang, serta naikkan upah buruh disemua lini sector baik buruh perkebunan, buruh di Mega Mall ataupun buruh tambang serta kawan-kawan wartawan sendiri,” papar Wahyu  disela-sela aksinya.

Mengenai tuntutan rancangan Undang-undang  masyarakat adat, Wahyu  meminta agar pemerintah dapat segera mengesahkan UU tersebut supaya masyarakat adat diakui oleh Negara. ”Karena hari ini masyarakat adat selalu dikriminalisasikan serta keberadaan eksistensi mereka tidak diakui oleh Negara yang pada dasarnya  secara Internasional  maupun hukum Nasional keberadaa mereka diakui,” Tambahnya.

Wahyu juga mengharap untuk segera melaksanakan pembaruan agraria di Indonesia dan mengaudit segera bentuk perizinan industri ekstraktif baik sektor pertambangan, perkebunan maupun HPH yang menurut wahyu banyak merugikan rakyat di Kalbar dan di Indonesia pada umumnya. “Eksploitasi sumber daya alam hari ini tidak diperuntukan bagi rakyat  tapi bagi negara-negara  inprealisme seperti Negara Jepang, Amerika dan negara-negara yang kategorinya sebagai Negara industri yang mengakibatkan rakyat itu tidak dapat menikmati sumber daya alam yang ada,” katanya.

Panasnya terik matahari tak membuat para demonstran mengendurkan semangatnya untuk menyuarakan aspirasinya, setelah di bundaran Digulist mereka menuju ke Mabes Polda Kalbar untuk melaporkan beberapa persoalan yaitu persoalan masalah Agraria di Kapuas Hulu, tambang di Kubu Raya serta perkebunan sawit di Kabupaten Sambas.

 

Tinggalkan Balasan

Top