Ini Tuntutan Solmadapar Peringati Dua Tahun Jokowi-JK


mimbaruntan.com, Untan – Perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah berumur tepat dua tahun. Dalam perjalanannya sudah banyak hal yang sudah dicapai. Namun tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diperhatikan serius.

Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kamis gagi melakukan aksi di Bundaran Digulist dalam rangka menagih janji Nawacita Jokowi-JK. Solmadapar menganggap program Nawacita belum dapat teralisasi optimal. “Janji yang dibuat beliau untuk mensejahterakan  rakyat Indonesia, tapi sampai saat ini ketika beliau genap menjabat 2 tahu Indonesia masih jauh kata sejahtera,” terang Hidayat, Sekjen Solmadapar, (20/10).

Solmadapar juga mengangap Kalbar dianak tirikan lantaran banyak masalah yang terjadi namun tidak serius diperhatikan oleh pemerintahan pusat. “Padahal kita tahu bahwa Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara malaysia, seharusnya Kalbar lebih diperhatikan penuh di sektor pembangunan,” tambah Hidayat.

Berikut tuntutan Solmadapar dari berbagai sektor yang perlu diperhatikan serius pemerintahan Jokowi-JK.

1. Pengolahan Sumber Daya Nasional: Perketat perizinan perusahaan di Kalbar, menghentikan alih fungsi lahan, membuat peraturan pembukan lahan yang pro petani.

2. Pendidikan: Perbaikan infrastrutur pendidikan, perhatikan guru honorer, stop komersialisasi pendidikan dan berikan perlindungan terhadap tenaga pengajar.

3. Korupsi: Penjarakan tersangka Bansos Koni Kalbar 2006-2008, tindak lanjuti penyidikan kasus Alkes Untan, tuntaskan kasus korupsi jembatan Tayan, tuntaskan korupsi di IKIP PGRI Pontianak dan tuntaskan korupsi Gedung Keseian Sambas.

4. Kesehatan: Tingkatkan pelayanan BPJS, tingkatkan Fasilitas kesehatan di Daerah 3T dan Stop diskriminasi pelayanan BPJS

5. Kemiskinan: Perbanyak lapangan pekerjaan, relokasi PKL ketempat yang layak, mendesak pemerintah daerah merealisasikan Program Bumdes dan mendesak DPR RI membuat UU Perlindungan Buruh Migran.

6. Transmigrasi: Galakan Trasmigrasi lokasl dan batasi transmigrasi dari daerah luar Kalimantan Barat.

7. Pembangunan: Desentralisasi dan dekonstrasi pembangunan.

8. Pertanian: Sejahaterakan Petani dan stop mengkambing hitamkan Petani dalam kasus pembakaran.

 

Penulis   : Irvan

Editor     : A.Rahman

 

Previous WD III Faperta Untan: Pihak Fakultas Tidak Ikut Campur
Next Bioma 2016 Tuai Kontroversi, Beberapa HMJ Ini Kecewa Atas Sikap BEM FMIPA Untan

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *