Generasi Emas Tanpa Korupsi, Mungkinkah?


Sumber : Google

“Perjuangan untuk memberantas korupsi tidak dapat dilawan dan dimenangkan hanya dengan adanya Komisi Anti Korupsi saja tetapi juga harus melibatkan para pejabat masa lalu meskipun sebagian dari mereka terlibat dalam praktik korupsi. Diperlukan juga ide-ide baru dari mereka yang sedang berkuasa dan para generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan”

Andrew Ntewewe, National Co-ordinator of NAYAC-Zambia

Korupsi di Indonesia sudah bagaikan penyakit yang berkembang secara sistematik dan menular turun temurun, dari masa ke masa, rezim ke rezim. Tak lagi menjadi rahasia publik, menyembuhkannya pun ibarat mengurai benang kusut bahkan lebih rumit dari pada itu.Seolah hal ini terjadi bukan lagi menjadi suatu pelanggaran hukum atau kebusukan suatu tindakan, melainkan telah menjelma menjadi kebiasaan yang diwariskan.Entah kata apa lagi yang akan kita sebutkan untuk menggambarkan masalah korupsi ini.

Sebagai masalah klasik, tentunya korupsi di Indonesia pernah singgah dan menginfeksi setiap periode waktu mengiringi perjalanan bangsa. Perjalanan riwayat yang penuh dengan karangan, kesaktian, perjuangan dan pertentangan pun terus bergulir hingga tiba pada masa reformasi dan kini yang hampir seluruh elemen penyelenggara negara teracuni oleh wabah korupsi. Dalam buku “Revolusi Mental: Menumbuhkan Jiwa Anti Korupsi” yang ditulis Daru Wijayanti tertulis, secara umum membagi menjadi dua terkait periodisasi korupsi di Indonesia, periode pra dan pasca kemerdekaan.

Banyak faktor yang menyebabkan korupsi ini terjadi, jika dibahas secara detil tentu menjelimat. Salah satu media cetak di Indonesia, Kompas, pernah mewartakan (18/8/2017) tepat sehari setelah perayaan 72 tahun Indonesia merdeka, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Jawa Timur prihatin dengan perilaku koruptif di negeri ini. Sejak 2004 sampai Maret 2017, KPK telah menangkap 643 pejabat publik yang terlibat korupsi. “Kok tega ya pejabat generasi sekarang menodai perjalanan bangsa dan negara dengan korupsi,” kata Herman Veteran Pembela Kemerdekaan RI, seperti dilansir Kompas. Pertanyaannya, bagaimana dengan generasi mendatang?

Masa Mendatang

Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.Perubahan struktur usia dan ledakan jumlah penduduk usia produktif ini pastilah dapat menjadi peluang atau ancaman, berharga bahkan bencana.

Pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia sebesar 119 juta jiwa dan meningkat sekitar dua kali lipat tahun 2010 menjadi 237 juta jiwa (BPS, Analisis Statistik Sosial, Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi). Jika ditinjau dari paradigma positif,Bloom (2004) berpandangan bahwa hal paling utama bukanlah jumlah dan pertumbuhan penduduk tetapi struktur umur dalam sebuah populasi. Perubahan umur dapat berpengaruh secara signifikan terhadap performa ekonomi nasional danberperan positif dalam pembangunan ekonomi.

Populasi usia produktif ini pula sesungguhnya menjadi modal berharga dalam membangun generasi emas 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Namun bila masih terdapat kecendrungan yang besar dalam melakukan korupsi di tengah gencarnya pembangunan nasional oleh penduduk usia produktif, sebagian dari generasi emas nanti, tentu akan pernah melalui masa, dimana mereka berada pada pihak yang menyaksikan, oposisi bahkan terlibat dalam konspirasi (korupsi). Sehingga dapat saya bayangkan perilaku korupsi akan terus menjangkit pada generasi emas nanti.Sudah sejauh mana bangsa dan pemerintah menyikapi ini?

Bangun dan Perkuat Fondasi

Pendidikan antikorupsi di Colombia, ada yang namanya The Catedra Program. Program ini bertujuan memerangi korupsi dan memberikan kontribusi terhadap pendidikan etika kepada para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Lalu di Zambia, jaringan pemuda Afrika untuk melawan korupsi (NAYAC-Zambia) melaksanakan gerakan anti korupsi di sekolah, bekerja sama dengan perkumpulan guru. Di negara itu, para siswa sekolah lanjutan dan mahasiswa adalah target dari good governance.

Beralih ke negeri ini, dimana korupsi telah melewati perjalanan panjang beserta upaya pemberantasannya. Sebenarnya, berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, hingga terbentuk KPK tahun 2002. Selain itu,peraturan perundangan-undangan pun telah dibuat, meski banyak pihak yang beranggapan aturan hukum yang ada inimasih ada celah dan tidak tegas.Pengawalan kasus, gerakan dan pendidikan anti korupsi juga tak jarang dilakukan oleh OKP, LSM, guru, dosen dan lain-lain.Banyak pula peneliti dan akademisi yang mengupas tentang penyakit akut ini. Namun bagaimana realitanya kini?

Hal yang sederhana namun menjadi fondasi agar perilaku korup ini musnah adalah terbangunnya kesadaran manusia secara holistik. Kesadaran merupakan sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Korupsi terjadi, baik karena faktor internal maupun eksternal, keduanya sama dilakukan oleh manusia.Sebagai pemuda yang akan terlibat di masa mendatang, apa yang akan saya lakukan sebagai pemimpin jika terjadi korupsi? Tentulah akan terus berupaya membangun kesadaran dan kualitas manusia.

Investasi pendidikan tentu selalu menjadi penting untuk membangun kesadaran dan memerbaiki kualitas individu manusia, hal ini sebagai perbaikian perangkat lunak. Namun perlu pula dibarengi dengan dukungan dan penguatan dari perangkat keras atau investasi di sektor lain.

Jika mengacu pada konsep pendidikan Paolo Freire yang ia sebut dengan gaya pendidikan hadap masalah, tampaknya memang relevan digunakan. Dimana generasi penerus, dibangun kesadarannya dengan melihat realitas. Guru dan murid bersama menjadi guru dan murid lalumemahami realitas bangsa secara kritis tanpa kebohongan. Proses dialektika dan dialog jelas diutamakan.

Tak sebatas itu, peningkatan religiositas, pendidikan karakter, revitalisasi nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa terus diteguhkan pula.Beberapa hal tersebut tentu sering disebut dan memang itulah yang menjadi suatu urgensi. Upaya pemberantasan korupsi seperti pengembangan whistle blower, peningkatan peran serta masyarakat, tindakan tegas tanpa diskriminasi dan lainnya akan mudah dilakukan jika kesadaran manusia utuh terbangun.

Beberapa poin diatas sebagai upaya investasi manusia untuk masa depan. Memang terkesan tak mudah dan kompleks dalam membangun kesadaran secara holistik dan kualitas manusia bangsa ini. Perlu adanya komitmen, tanggung jawab dan kerja keras bersama. Konsistensi harus terus ditegakkan, upaya harus tetap berlanjut meskipun tiap lima tahun sekali ganti pemerintahan. Terus melakukan perbaikan sistem, refleksi dan aksi. Hal ini diwujudkan jelas untuk masa depan bangsa yang lebih baik, bersih dari korupsi. Lalu pada akhirnya, semoga persaingan politik tidak merusak cita-cita generasi emas ini.

 

Penulis,

Jaenal AR

Anggota LPMU

Terbit Pontianak Post, 13 Desember 2017

Previous Laili Khairnur : Pemuda Harus Bangga Jadi Petani
Next Konsorsium Perempuan Kalimantan Barat Berdayakan Wanita Tani

No Comment

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *