mimbaruntan.com, Untan— IMA World Health bekerja sama dengan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) selenggarakan kegiatan terkait dengan kampanye Gizi Nasional dengan pendekatan media mainstream di Canopy Center Jalan Purnama II Pontianak, Rabu (28/2). Kegiatan kali ini membahas pengadaan dan kesiapan anggaran pemerintah dalam mengatasi masalah stunting di Kalimantan Barat.
Saat ini sekitar 38-40 persen anak Indonesia mengalami stunting, padahal batas tertinggi penderita stunting di suatu negara menurut World Health Organization (WHO) adalah 20 persen. Hal ini disampaikan oleh Koordinator IMA World Health Kalimantan Barat, Masri Aulia dalam diskusi tersebut.
Masri mejelaskan istilah stunting merupakan indikasi kurangnya asupan gizi, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang tidak terpenuhi sejak dalam kandungan. Kondisi ini menyebabkan anak memiliki tinggi badan cenderung pendek pada usianya.
“Permasalahan gizi menahun yang menyebabkan lahirnya anak stunting. Selain tinggi badan yang rendah, pertumbuhan otak akan terganggu yang mengakibatkan rendahnya IQ anak,” ungkapnya.
Temuan pada riset formatif mengungkapkan hampir semua responden dan informan belum mengetahui dan menyadari bahwa stunting adalah masalah serius dalam kesehatan masyarakat. Menurut Masri, ini merupakan persoalan karena masyarakat belum familiar dengan stunting. Hal ini disebabkan oleh akses informasi di daerah-daerah yang kurang menjangkau ibu hamil.
Peran pemerintah melalui program “100 Hari Pertama Kehidupan” menurutnya sudah cukup baik dalam upaya menekan angka kelahiran bayi dalam keadaan stunting. Namun, ia menegaskan agar pihak di luar pemerintah juga harus mengampanyekan isu ini agar angka stunting bisa berkurang. “Menurunkan angka stunting adalah memastikan anak lahir tidak dalam keadaan stunting,” ungkap pria asal Aceh ini. (Rabu/28/2).
Sementara, Reni Hidjazie yang merupakan dierktur Pusat Pengembangan Sumber DayaWanita (PPSW) Kalimatan Barat mengungkapkan kasus stunting di Kuburaya meningkat tiap tahun. Di tahun 2015 dan 2016 ada 29 persen kelahiran yang stunting. Tahun 2017 angka itu meningkat menjadi 34 persen. Ia menyayangkan belum adanya kegiatan khusus di desa-desa mengenai isu ini.
Menanggapi hal ini, Heni Dwi Rini anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat darikomisi V yang juga mengurusi bidang kesehatan turut hadir dalam acara itu menyampaikan akan menindak lanjuti kasus ini. “Pulang dari sini kami akan melapor dan dalam seminggu kedepan kami akan memanggil Dinas Kesehatan,” katanya (Rabu/28/2).
Penulis : Aris Munandar
Editor : Umi Tartilawati