mimbaruntan.com, Untan – Isu fenomena pemanasan global kini menjadi perbincangan hangat di taraf internasional, nasional, maupun skala terdekat khususnya Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari seminar hingga talk show pokok bahasan tentang lingkungan konsisten disoroti akhir-akhir ini.
Tak heran bila para politikus turut mengumandangkan isu tersebut. Menilik situasi di Kota Pontianak sendiri pemerintah angkat suara agar pokok pembahasan tentang global warming mendapatkan solusi yang dapat diimplementasikan.
“Masalah perubahan iklim global warming jadi diskusi-diskusi yang produktif tentang melihat situasi kondisi kota Pontianak, Kalimantan Barat dan mungkin Indonesia juga, kita harapkan bisa adanya pencerahan-pencerahan, solusi-solusi rumusan yang bisa diaplikasi dan disebarkan,” tutur Edi Rusdi Kamtono selaku Wali Kota Pontianak pada Minggu (12/3).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya, Yuzran Anizam mengatakan perubahan cuaca yang tidak menentu merupakan wujud nyata ciri-ciri krisis iklim. Ia pun memaparkan faktor yang turut menyumbangkan emisi gas karbon penyebab pemanasan global.
“Panas ya panas emang Pontianak (kota) khatulistiwa ya. Tapi, perubahan iklimnya ini yang ga tahu kapan waktunya hujan, kadang hujannya lokal, waktunya panas ternyata hujan,”
“emisi karbon di Pontianak bertambah dipengaruhi jumlah pemakaian kendaraan. Bayangkan berapa ribu kendaraan bertambah setiap tahun, (itu) juga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar fosil,” jelasnya.
Yuzran menilai banyak industri pengolahan di Pontianak yang menggunakan bahan bakar fosil. Menurutnya hal tersebut dapat diimbangi dengan program penghijauan dari pemerintah.
“Sebagai daerah perdagangan jasa banyak mungkin industri – industri pengolahan, Pontianak juga membakar bahan bakar itu, dengan adanya program penghijauan semoga bisa menyeimbangkanlah. Saya lihat penghijauan juga berjalan, walikota hampir setiap saat melakukan penanaman pohon,” imbuh Yuzran.
Baca Juga: Abdi Kalbar 2022? Yang Muda Yang Beraksi Jaga Iklim!
Siapa Saja yang Mesti Terlibat?
Niken Tia Tantina selaku Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) ikut beranggapan dalam perbincangan isu lingkungan kali ini. Ia menyerukan elemen mana saja yang wajib terlibat menyuarakan serta melancarkan aksi menuju Pontianak melawan krisis iklim.
“Kalau kita bicara politik hijau, semua elemen masyarakat sebenarnya punya tanggung jawab. Mau itu dari kalangan mahasiswa, masyarakat umum, politisi, kepala daerah, pokoknya semua elemen masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk kelestarian lingkungan. Kita semua punya tugas yang sama untuk melawan perubahan iklim, kalau tidak dilakukan secara bersama, ya tidak mungkin bisa terealisasi untuk kebijakan itu,” jelas Niken.
Niken menilai pemerintah belum siap menghadapi perubahan iklim. Niken pun mengkritisi kinerja pemerintah yang membangun fasilitas tidak sesuai prioritas.
“Di dapil (Singkawang dam Bengkayang) saya sendiri banjir untuk saat ini, karena apa? Karena pemerintah tidak siap untuk hadapi perubahan iklim. Apa urgensinya bangun pagar? Dari pada bangun pagar mending normalisasi parit atau rehabilitasi sungai, misalnya pengadaan mangrove untuk memperluas daratan. Tapi kalo pemerintahnya tidak visioner kan susah,” serunya (12/3).
Meski sempat kritiki pemerintah, Niken juga kembali mengingatkan bahwa tak hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas krisis iklim. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki kesadaran mulai dari diri sendiri, sebab regulasi yang telah ditetapkan bukanlah kunci bila masyarakat masih tak memahami peran dirinya di dalam kelestarian lingkungan.
“Dimulailah dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dari kos, dari rumah, dari kampung tempat kita tinggal. Kita liat udah peduli belum masyarakatnya? Tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Masyarakat juga harus punya kesadaran betapa pentingnya kelestarian lingkungan, untuk (mencegah) krisis iklim. Karena biar bagaimanapun akhirnya akan menyebabkan krisis-krisis yang lain kalau sudah terjadi perubahan iklim contohnya di Kalbar sering terjadinya banjir, akhirnya krisis pangan,” jelas Niken memaparkan.
Baca Juga: Munculkan Potensi Unggulan Untuk Desa Gambut
Niken mengakui bahwa sempat mengampanyekan pendidikan lingkungan, hingga tawarkan solusi untuk melibatkan orang yang lebih paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pembangunan kota.
“Saya melaksanakan beberapa waktu lalu pendidikan lingkungan lewat pelatihan jurnalistik dan penanaman pohon, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Kalau memang tidak paham ya cari staff ahli, Kalbar udah punya orang planologi harusnya ilmunya itu dimanfaatkan. Kalau memang pemerintah tidak ada yang sanggup ya jangan merasa super power. Ga bisa sendiri, terkait perubahan iklim semua bertanggung jawab,” sambung Niken.
Salah seorang warga, Rocyntia mengungkapkan bahwa masyarakat Pontianak masih banyak membuang sampah sembarangan. Menurutnya anak muda mempunyai tugas untuk mengingatkan agar perilaku itu bisa berkurang. Ia pun berharap pemerintah mampu melaksanakan tugasnya lebih baik.
“Harapan saya sih semoga pemkot lebih baik sih, bukan hanya umbar janji ini itu. Dari yang disampaikan saya ada sedikit kekesalan sih, karena dia hanya tau laporan dari anak buahnya aja, tapi dia tidak pernah saya lihat turun tangan langsung. Ya hanya menerima laporan aja,” paparnya.
Penulis : Mira
Editor : Putri