“Paling cuma pengalihan isu”
“Pengalihan isu ini mah!”
“Biasaa pengalihan isu”
Mungkin komentar semacam itu sudah tidak asing lagi kita lihat di sosial media dan berbagai platform berita. Peristiwa yang terjadi disaat sebuah isu penting baru terkuak seringkali dianggap sebagai pengalihan isu.
Beberapa waktu lalu ketika kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat belum lama diangkat, bermunculan berita tentang seorang hacker dengan nama Bjorka yang melakukan aksi pembocoran data publik dan pejabat. Muncul berbagai spekulasi mengenai sosok Bjorka. Publik ramai membicarakannya di sosial media. Para konten kreator atau youtuber berbondong-bondong membahas konspirasi hacker Bjorka di kanal YouTube mereka.
Tidak sedikit yang menganggap kemunculan hacker Bjorka sebagai sebuah pengalihan dari kasus Brigadir Yosua yang saat itu masih sangat jauh dari kata tuntas.
Selasa (6/12) lalu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan. Pengesahan KUHP yang baru menimbulkan keresahan karena terdapatnya beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Keesokan harinya, terjadi peristiwa menggemparkan yaitu aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar yang menewaskan seorang anggota polisi. Belum cukup menghebohkan, kepolisian menemukan sejumlah kertas bertuliskan penolakan terhadap Revisi KUHP di TKP. Kertas tersebut dibawa oleh pelaku bom bunuh diri yang ternyata merupakan mantan narapidana kasus terorisme.
Kasus ini menimbulkan kecurigaan. Beragam komentar bermunculan. Diantaranya, masih ada yang menganggap bahwa tragedi bom bunuh diri tersebut merupakan pengalihan dari kabar disahkannya RKUHP.
“Apakah ini moment yang pas untuk tidak fokus ke pengesahan RKUHP?”, “Polanya masih sama. Bikin heboh, tutup dengan kejadian yang bikin heboh pula”, “Ini mah pengalihan isu dari kasus-kasus besar yang lagi berjalan biar netizen pada lupa”, demikian komentar warganet.
Baca juga: RKUHP Sah! Kenapa Harus Marah?
Namun banyak juga yang tidak setuju peristiwa tersebut dianggap sebagai pengalihan isu.
“Ini kenapa pada bilang pengalihan isu? Nyawa orang sebercanda itu ya buat kalian?” “Bagaimana ceritanya pengalihan isu? Emang ada orang yang rela dibayar nyawanya buat jadi pelaku?” “Ada ya nyawa dibilang pengalihan isu, coba keluarga anda mengalami seperti ini mau dibilang pengalihan isu?”, dan beragam komentar lainnya.
Tidak ada yang mampu mengontrol ketikan warganet, pun pemikirannya. Banyak yang ikut berkomentar tanpa mengecek dahulu kebenarannya. Namun jika benar peristiwa-peristiwa tersebut adalah pengalihan isu, siapa dalang dibaliknya? Apakah media-media yang memberitakan peristiwa tersebut juga bermain peran dalam taktik pengalihan isu? Apakah banyaknya masyarakat yang masih menganggap peristiwa yang terjadi sebagai pengalihan isu menandakan bahwa kepercayaan mereka terhadap lembaga negara telah pudar?
Sudah menjadi peran media-media berita untuk menyiarkan atau menerbitkan berita-berita terbaru setiap harinya. Sudah menjadi tugasnya untuk memberitakan peristiwa -peristiwa yang dianggap penting atau berdampak bagi masyarakat. Kita tidak bisa menyalahkan media-media tersebut karena telah memberitakan sebuah peristiwa disaat isu lain yang tidak kalah penting sedang berlangsung. Apa yang terjadi saat itu, itulah yang diberitakan.
Maka kurang tepat rasanya jika media berita dianggap berperan dalam pengalihan isu. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa beberapa media berita mungkin ikut berperan. Namun tidak mudah untuk membuktikannya, sehingga pada akhirnya hanya menjadi asumsi yang tidak bisa dihindarkan. Kita hanya bisa memilah dan berharap berita yang kita dapatkan berisi kebenaran.
Banyaknya masyarakat yang masih menganggap sebuah perisitiwa sebagai pengalihan isu mungkin menandakan berkurang atau pudarnya kepercayaan mereka terhadap lembaga negara. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya?
Baca juga: Resesi Ekonomi 2023: Indonesia Sudah Aman?
Oktober lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara yang dilakukan pada tanggal 6 – 10 Oktober 2022. Survei ini meilbatkan sebanyak 1.212 responden yang diwawancara melalui telepon. Responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.
Menurut survey tersebut, kepercayaan publik terhadap setiap lembaga negara di bulan Oktober 2022 cenderung mengalami penurunan. Tingkat kepercayaan publik terendah diisi oleh partai politik dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 44 %. Di atas partai politik, ada Lembaga DPR dengan tingkat kepercayaan 48% dan Polri dengan tingkat kepercayaan 53%.
Dilansir dari Dataindonesia.id, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan nyawa.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan bahwa meskipun ada peningkatan, DPR dan partai politik selalu konsisten berada di tingkat kepercayaan paling bawah.
Terlepas dari survey yang telah dilakukan, tidak ada yang tahu alasan pasti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tersebut. Yang pasti, ada yang perlu dibenahi dari lembaga-lembaga tersebut karena turun atau naiknya kepercayaan publik bukanlah tanpa alasan. Pasti ada hubungannya dengan kinerja dan kualitas lembaga tersebut dalam melayani masyarakat.
Jika sudah dipandang buruk atau tidak bisa dipercaya, maka kejadian apapun yang berhubungan dengan lembaga tersebut akan dianggap janggal atau mencurigakan.
Masih banyak juga masyarakat yang asal berkomentar karena tergiring oleh opini yang berdasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak bisa dibuktikan. Kita hanya bisa berharap, asumsi negatif seperti dugaan pengalihan isu tidak mengakar dan menjadi budaya pemikiran masyarakat yang dipertahankan. Tentunya, kita juga berharap taktik pengalihan isu itu tidak benar-benar terjadi di kehidupan berbangsa.
Penulis : Ibnu
Editor : Putri
Referensi:
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1534806-survei-lsi-semua-lembaga-negara-alami-penurunan-kepercayaan-publik?page=2
https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/survei-catat-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dpd-hingga-partai-politik-rendah