mimbaruntan.com, Untan – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan alat tangkap Cantrang dan Trawl, mendapat penolakan dari berbagai pihak terutama kalangan nelayan. Hal ini terbukti dengan digelarnya aksi demo yang terjadi pada Rabu (12/7) lalu di Kota Pontianak oleh Aliansi Nelayan Kalbar. Namu tak hanya penolakan, kebijakan yang dianggap kontroversial ini juga mendapat dukungan pihak mahasiswa dari berbagai daerah.
Muhammad Taufik, selaku ketua umum Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan (Himasuperindo) menggap kebijakan Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah cukup baik. Menurutnya kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas sumber daya ikan.
“Tapi kalau menurut saya justru pro dengan kebijakan ini, sebab sebagai anak perikanan yang berkosentrasi di MSP ini sudah sejalan dengan pokok permasalahan di lapangan kian hari nelayan kita makin jauh tangkapannya dan akan menambah biaya operasional mereka”, katanya.
Taufik mengatakan, diperlukan solusi yang dapat mengganti alat tangkap ramah lingkungan dan pemerintah juga harus difasilitasi dengan teknologi yang modern sehingga hasil tanggapanya bias menjadi optimal.
“Nelayan kita harus diperbaharui teknologi penangkapannya, semisal diberi detektor ikan agar sekali tangkap bias mendapatkan hasil yang memuaskan.
baca juga : Kebijakan Menteri Ini Dianggap Meresahkan, Aliansi Nelayan Kalbar Gelar Aksi
Hal senada juga diutarakan oleh Muchri Insiardi, mahasiswa Untan, ia mendukung kebijakan yang diterapkan menteri perikanan dan kelautan. Namun menurutnya penerapan kebijakan tersebut harus sesuai dengan daerah masing-masing.
“Seharusnya pemakaiannya disesuaikan dengan daerah tangkapan”, ungkapnya.
Penulis : Suryansah
Editor : Adi