mimbaruntan.com,Untan- Sebanyak 96 negara seluruh dunia secara serentak mengadakan Talk Show Open Government Indonesia 2018 yang mengajak semua elemen pemerintah maupun swasta menerapkan data terbuka atau open data yang diberlakukan di lingkungan pemerintahan. Data terbuka merupakan data yang dapat secara bebas digunakan, baik digunakan ulang dan didistribusi ulang oleh siapapun tanpa syarat kecuali dengan mengutip sumber, pemilik data. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bank BI Wilyah Kalimantan Barat selama 7 – 10 Mei 2018, Senin (7/5).
Yanuar Nugroho Deputi II Kepala Staf Kepresidenan bagian Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas mengatakan bahwa kondisi Indonesia sangat komplek mulai dari permasalahan pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Ia menghimbau kepada semua lapisan masyarakat supaya ikut terlibat dalam penerapan data terbuka di Indonesia. Dengan data yang banyak permasalahan dapat diatasi.
“Masalah dunia sangat komplek dan tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri karena itu diperlukan partisipasi kerja sama diperlukan aktor muda dalam keterlibatan industri, perguruan tinggi maupun media”, katanya.
Pemerintah sangat signifikan dalam data terbuka ini, tidak hanya karena kuantitas dan sentralitas dari data yang dikumpulkan, tetapi juga karena sebagian besar dari data pemerintah adalah bersifat publik secara hukum, dan oleh karena itu bisa dibuat terbuka dan tersedia untuk orang lain untuk dipergunakan.“Sebuah komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif”, pungkasnya.
Hal yang yang sama di utarakan oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pontianak Dra Mahmudah mendukung secara penuh pemberlakuan data terbuka di Kota Pontianak. Mahmudah menilai data terbuka bisa digunakan oleh semua elemen sesuai dengan keperluan. “Manfaat, mendorong memunculkan ide-ide dan inovasi dibidang sosial ekonomi untuk kemudahan aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat”, paparnya.
Ia juga menghimbau kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pontianak untuk meningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan
“Satu penompang keberhasilan saat ini bagaimana pemerintah kota menerapkan open governance untuk melaksanakan transparansi, akuntabilitas, pertangung jawaban, indepensi, dan kesejahteraan”, tambahnya.
Penulis : Suryansah
Editor : Sekar A.M.