mimbaruntan.com, Untan – Menilik efektifitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar diskusi kolaborasi bersama BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untan dengan tema “Perspektif Sosial-Ekonomi PPKM Darurat di Kota Pontianak” melalui ruang virtual Zoom Meetings pada Sabtu, (17/7).
Dalam sambutannya, Riyoldi selaku Presiden Mahasiswa FISIP Untan menjelaskan bahwa akhir-akhir ini PPKM darurat banyak sekali menimbulkan dampak yang cukup krusial. Ia berharap dengan adanya diskusi kolaborasi ini dapat menjadi referensi dan solusi untuk menanggulangi Covid-19 di Pontianak.
“Kita ingin melihat sejauh mana efektivitas PPKM darurat ini diberlakukan. Apakah ke depannya kebijakan ini benar-benar bisa menjadi solusi bagi kita untuk menanggulangi Covid-19 di Kota Pontianak khususnya,” jelasnya.
Edi Rusdi Kamtono selaku Wali Kota Pontianak mengungkapkan bahwa tingkat ketertularan masyarakat di Kota Pontianak sangat tinggi. Adapun ICU dan ruang isolasi pada rumah sakit rujukan sudah terisi 80% serta stok oksigen yang semakin berkurang menyebabkan diberlakukannya PPKM darurat.
“Kita melakukan penyekatan-penyekatan ruas jalan ini guna membatasi aktivitas masyarakat supaya geraknya terbatas terutama yang tidak berkepentingan, sehingga masyarakat lebih fokus di rumah dan masyarakat untuk bersabar serta menahan diri karena kita sedang berperang melawan pandemi Covid-19 ini yang tidak berwujud,” ungkapnya.
Adapun Eddy Suratman, pembicara dalam diskusi kolaborasi ini mengatakan bahwa sebelum diberlakukannya PPKM darurat, kecenderungan ekonomi di Kalimantan Barat (Kalbar) sudah mulai pulih. Dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 grafik perekonomian itu perlahan turun kembali.
“Yang paling terasa adalah pada pedagang-pedagang kecil, tukang parkir dan kemudian warung-warung kopi, pekerja-pekerja di sektor informal tidak bekerja lagi. Jadi PPKM darurat ini pasti mengganggu ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa harus ada bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu masyarakat yang terdampak, seperti memberikan anggaran bantuan modal usaha dan subsidi bunga pinjaman.
“Kalau kita bekerjasama, kebijakan pemerintah semuanya bisa selesai pasca PPKM darurat dan perlu kita siapkan anggaran bantuan modal untuk usaha masyarakat seperti subsidi bunga pinjaman atau subsidi dana bergulir supaya pemerintah sudah antisipasi kebijakan nya dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu modal kerja kembali mereka yang sangat terdampak kebijakan PPKM darurat,” tegasnya.
Netty Herawati turut memberikan pandangan dari perspektif sosial mengenai kebijakan PPKM yang terjadi di Kota Pontianak. Baginya, perlu dilakukan komunikasi efektif sehingga menghasilkan persamaan persepsi.
“Saat ini masyarakat dengan pemerintah itu belum bersinergi, jadi masih berhadap-hadapan dan untuk melihat efektivitas itu kita bisa melihat tercapainya tujuan dari pengirim pesan yaitu pemerintah sebagai implementor dan masyarakat sebagai target seharusnya bersinergi. Saya tidak yakin kalau masyarakat itu paham sepenuhnya mengenai apa yang menjadi alasan kenapa Kota Pontianak itu diterapkan PPKM darurat, pemahaman masyarakat ini sangat penting untuk menunjang implementasi yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, tingkat literasi masyarakat masih sangat rendah untuk menyikapi isu-isu yang beredar. Terlebih peran media menjadi gimmick praming membuat masyarakat bingung karena sumber informasi tidak jelas. Ia berharap pemerintah dapat menyusun langkah strategi dan efektif dengan menyiapkan komunikator yang tepat.
“Pemerintah masih perlu membenahi tata kelola komunikasi terkait dengan Covid-19 ini, caranya yaitu komunikasi perlu dilakukan secara jujur, transparan, berbasis data yang akurat mengedepankan aspek edukasi untuk memberikan pemahaman yang tepat,” tambahnya.
Diakhir sesi, Netty menambahkan bahwa pandemic merupakan masalah bersama, oleh karena itu diperlukan gerakan yang bersifat komunal seperti lintas etnis, lintas agama ataupun lintas ras yang harus diupayakan bersama dengan mengedepankan empati dalam kebersamaan.
Reporter : Christasya Syona Sinaga
Penulis : Peggy Dania
Editor : Monica Ediesca