Hari buruh internasional jatuh pada Jumat (1/5) dan beberapa komunitas berkolaborasi menyelenggarakan agenda nonton bersama film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Dokumenter ini berisi tentang bagaimana rakyat papua melawan ekspansi proyek industri serta food estate yang mengancam ruang hidup mereka, dokumenter yang berdurasi kurang lebih satu setengah jam ini menarasikan perlawanan rakyat lokal melalui simbol-simbol setempat seperti ritual pesta babi.
Dokumenter ini mulai tayang meluas sejak Maret 2026, menyoroti bagaimana masyarakat melihat proyek nasional yang digadang-gadang sebagai pembangunan dan kemajuan justru terasa seperti penjajahan. Keterlibatan militerisasi dalam proses pengamanan ribuan alat berat sebagai alat utama penggusuran lahan membuat suasana perkampungan semakin terintimidasi, aparat bersenjata lengkap hadir di tengah-tengah perkampungan untuk meredam protes rakyat terkait perampasan lahan.
Dalam sesi diskusi yang hadir setelah film tersebut usai, berbagai hadirin mulai menyuarakan pandangannya. Jo, salah satu penonton menyoroti praktik kolonialisme pada masa penjajahan terulang kembali, dengan menyaksikan perlakuan negara kepada masyarakat papua dalam melakukan ekspansi dan pengelolaan wilayah yang sangat mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, dokumenter ini juga memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Baca Juga: Nobar Film Dokumenter G30S PKI: Apakah Ramah untuk Anak Dibawah Umur?
“Saya menangkap dua hal dari film ini, ketahanan pangan yang dianggap solusi justru gagal dan pendekatan pemerintah ke masyarakat yang melibatkan militer itu minim kajian dan mengabaikan kepentingan atau keterlibatan masyarakat,” ungkap Jo.
Paksi Lalang Sambegana, moderator diskusi pasca nonton bareng juga menyampaikan bahwa dokumenter ini penting sebagai refleksi atas praktik kolonialisme modern berupa perampasan tanah dan peminggiran masyarakat adat, ini tidak hanya terjadi di Papua namun juga di Kalimantan Barat.
“Ini berkaitan dengan perampasan tanah, bagaimana hak-hak masyarakat di sana dipinggirkan oleh perusahaan untuk kepentingan oligarki dan negara. Tidak hanya terjadi di Papua, ini juga terjadi di Kalimantan Barat seperti di Ketapang, Kapuas Hulu dan lainnya. Lewat film ini, kita bisa kampanyekan isu yang terjadi dan membuat masyarakat luas tahu apa yang terjadi dan bisa melawan,” ujar Paksi.
Paksi juga menegaskan bahwa isu kolonialisme di Papua sudah sangat mengkhawatirkan, dirinya menyoroti pembabatan hutan dalam skala besar untuk kepentingan perkebunan dan proyek ketahanan pangan justru berdampak pada krisis lingkungan dan memperparah perubahan iklim.
“Kolonialisme yang terjadi di Papua sudah melewati batas, masyarakat di sana tetap miskin sedangkan hutan mereka sudah dibabat habis, dampaknya bukan cuma di Papua namun di seluruh dunia, hutan Papua yang menjadi paru-paru dunia kini dibabat habis untuk perkebunan,” tegasnya.
Baca Juga: Review Film Beautiful Boy: Orang Yang Sama Tetapi Terasa Berbeda
Ariansyah, penonton yang berstatus sebagai mahasiswa juga menyampaikan bahwa dokumenter “Pesta Babi” ini sangat penting untuk disebarluaskan dan ditonton karena menghadirkan realitas ketimpangan dan situasi yang terjadi di Papua. Dirinya juga menyebutkan adanya praktik kolonialisme yang bersifat sistematis, melibatkan kekuasaan politik, ekonomi hingga sumber daya yang terus berulang dari masa ke masa. Terutama keterlibatan para pebisnis dalam pengelolaan lahan yang terstruktur serta tradisi pesta babi yang mencerminkan hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan alam.
“Film ini bagus ya untuk ditonton, yang sebelumnya gak tahu apa yang terjadi di papua setelah nonton ini akhirnya tahu gitu bagaimana masyarakat di sana mengalami ketimpangan yang sangat ketara dengan kita, bagaimana praktik kolonialisme terus terjadi,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah terus menggunakan dalih kebijakan pembangunan seperti ketahanan pangan untuk membuka lahan secara besar-besaran dan sangat berdampak pada kerusakan hutan, krisis lingkungan juga menyebabkan trauma bagi masyarakat lokal. Dirinya berharap, seluruh masyarakat mulai peka terhadap persoalan sekitar tidak hanya di Papua namun juga di lingkungan masing-masing.
“Saya berharap masyarakat luas kedepannya bisa terbuka dengan permasalahan yang ada di sekitar, sebab kita tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah. Kita cuma punya masyarakat untuk tetap menjaga kesolidaritasan sebagai kekuatan utama menghadapi ketidakadilan,” harapnya.
Dengan adanya pemutaran film dokumenter milik Watchdoc Documentary dan diskusi yang dihadirkan, banyak yang menyampaikan perspektifnya terkait perjuangan hak atas tanah dan kedaulatan ruang hidup adalah bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Kegiatan nonton bersama ini menjadi pemantik ruang diskusi untuk terus mengawali isu agraria dan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa suara masyarakat adat baik yang di Papua maupun Kalimantan Barat harus terus didengar dan diperjuangkan.
Penulis: Muti
Editor: Mia