mimbaruntan.com, Untan – Debat Calon Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Tanjungpura (Untan) yang diselenggarakan pada Minggu (16/11/2025) ternoda oleh aksi penolakan panitia terhadap sejumlah pihak, termasuk tim reporter LPM Mimbar Untan dan Mahasiswa yang ingin menyaksikan langsung.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) selaku panitia hanya memberikan satu kuota sebagai tamu undangan dari setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) termasuk LPM Mimbar Untan. Meski LPM Mimbar Untan mendapat satu undangan, hal ini dinilai tidak memadai karena menghambat tugas peliputan tim reporter secara lengkap.
Sungryung, salah satu mahasiswa yang berusaha masuk, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menceritakan bahwa pihak KPRM sama sekali enggan memberikan penjelasan yang masuk akal, bahkan mengabaikan upaya dialog yang berulang kali mereka lakukan.
“Bahkan kami sudah berkali-kali mencoba menanyakan kembali maupun mengajak berdiskusi panitia. Kami hanya meminta alasan yang masuk akal dan logis kenapa kami sebagai mahasiswa tidak diizinkan masuk? Namun, setiap kali pertanyaan itu kami lontarkan, mereka tidak menggubris dan tidak mau menjawab sama sekali,” ujar Sungryung.
Sungryung kembali menyampaikan kritiknya terhadap pola komunikasi KPRM. Ia menegaskan bahwa sikap yang ditunjukan terasa sangat tidak transparan dan justru menimbulkan beragam spekulasi di antara mahasiswa yang berusaha mendapat kejelasan.
“Yang kami rasakan adalah kurangnya transparansi, dan ini terasa sangat aneh. Sebagai pendukung dan penonton, seharusnya kami diberi kesempatan untuk menyemangati pasangan calon yang akan kami pilih. Lalu, mengapa justru kami tidak diizinkan masuk? Apakah ada hal tertentu yang disembunyikan? Apakah ada ‘permainan’ di balik ini? Kami benar-benar tidak tahu,” tandasnya.
Baca Juga: Yudisium Pindah Lokasi, Dampak dari Kebijakan Efisiensi
Penolakan serupa turut dialami oleh rekan-rekan media yang bertugas meliput acara tersebut. Larangan masuk yang diberlakukan KPRM terhadap tim reporter dinilai sangat kontraproduktif dengan semangat transparansi, padahal peran media justru krusial untuk menjamin akuntabilitas dan menyebarluaskan informasi yang akurat seputar proses Pemirama kepada seluruh civitas akademika. Menanggapi hal ini, Sungryung menyatakan pendapatnya dengan tegas.
“Saya sangat tidak setuju dengan keputusan KPRM kali ini. Bahkan rekan-rekan dari media yang seharusnya memiliki akses khusus pun turut dilarang masuk. Padahal, kita semua paham bahwa kehadiran media sangat dibutuhkan untuk menciptakan transparansi. Sikap KPRM yang terus melarang ini justru terasa semakin tidak masuk akal dan sulit kami terima,” tegasnya.
Sungryung menyampaikan harapan dan evaluasinya untuk penyelenggaraan Pemirama kedepannya. Ia berharap insiden penolakan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi KPRM demi meningkatkan kualitas demokrasi kampus.
“Kami menyampaikan kritik dan saran dengan harapan ada perbaikan kedepannya. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Harapan kami, akses tidak hanya dibatasi untuk orang-orang tertentu yang memiliki jabatan saja. Kami adalah mahasiswa Untan yang seharusnya memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk mengikuti proses ini. Mengapa justru hak dasar kami sebagai mahasiswa ini tidak diakomodir?” pungkasnya.
Deje, salah seorang mahasiswa yang berusaha mengikuti debat secara langsung, turut menyoroti masalah koordinasi yang tampak terjadi di internal KPRM. Ia mengamati bahwa setiap kali diajukan pertanyaan, para panitia yang bertugas di lapangan tampak tidak memiliki wewenang untuk menjawab dan selalu mengalihkan tanggung jawab kepada pimpinan mereka.
“Menurut saya, KPRM perlu meningkatkan koordinasi internal. Setiap kali kami bertanya kepada anggota KPRM yang berbeda, jawaban yang kami terima selalu dilemparkan kembali kepada ketua KPRM. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah sebenarnya sudah ada rapat koordinasi yang jelas di antara mereka? Sangat tidak masuk akal jika anggota KPRM lain sama sekali tidak mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh ketua KPRM,” papar Deje.
Meskipun acara debat turut disiarkan secara langsung melalui Instagram resmi Pemirama, hal tersebut dinilai tidak mampu menggantikan pengalaman dan esensi dari kehadiran fisik. Deje menegaskan bahwa antusiasme mahasiswa untuk menyaksikan jalannya debat secara langsung tidak sepenuhnya dapat terakomodir oleh siaran daring.
“Kami sebenarnya juga menyaksikan siaran langsungnya di Instagram. Namun, antusiasme kami terhadap Pemirama Untan mendorong kami untuk datang langsung ke lokasi. Tujuan kami hanya untuk menonton, memberikan dukungan, dan merasakan suasana pemilihan secara nyata,” ujarnya.
Baca Juga: DPM Enggan Buka Suara, Janggalnya Mekanisme Pemirama
Upaya tim reporter untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Ketua KPRM pun berujung sia-sia. Meski sempat diminta menunggu hingga debat usai untuk diwawancarai, Ketua KPRM ternyata tidak memenuhi janjinya. Ia justru kabur dari lokasi setelah ditunggu tim reporter, meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab.
Insiden ini menyisakan tanda tanya besar mengenai komitmen transparansi dalam proses Pemirama Untan tahun ini. Padahal, proses pemilihan ini seharusnya menjadi ruang demokratis yang menjamin hak seluruh mahasiswa untuk mengetahui visi, misi, dan kualitas calon pemimpin mereka secara langsung. Kedepannya, diharapkan KPRM dapat lebih membuka akses informasi dan partisipasi seluas-luasnya, agar esensi dari Pemirama sebagai wadah edukasi politik kampus benar-benar dapat terwujud.
Penulis: Uis
Editor: Aga