mimbaruntan.com, Untan – Belum genap sebulan setelah peringatan Hari Kemerdekaan, rakyat kembali dibuat geram dengan berbagai keputusan DPR yang menuai kontroversi. Gelombang kemarahan dimulai di Jakarta, lalu merambat ke sejumlah daerah, termasuk Pontianak.
Di Pontianak, Aksi Kalbar Bergerak digelar selama dua hari berturut-turut pada 27-28 Agustus. Nyanyian mengiringi perjalanan massa dari Tugu Digulis menuju kantor DPRD Kalimantan Barat. Setiba di lokasi, massa dihadapkan oleh aparat kepolisian yang sudah dalam posisi siap.
Koordinator aksi, Syarif Falmu, menyampaikan tuntutan yang mencakup penolakan kenaikan tunjangan DPR RI, pengesahan RUU Perampasan Aset, tunjangan guru dan dosen, serta penyelesaian masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
“Tuntutan aksi kita seperti yang telah kita sampaikan di rilis, bahwasannya kita menuntut terkait pengesahan RUU perampasan aset, kenaikan tunjangan DPR RI, dan juga permasalahan PETI,” ungkap Syarif.
Menurutnya, permasalahan PETI harus segera ditangani karena menyangkut kelestarian lingkungan dan generasi mendatang. Ia juga menyoroti rendahnya gaji guru, mengingat masih banyak yang belum disejahterakan negara.
“Mungkin saat ini terkait PETI kita belum merasakan, tapi bagaimana dengan anak-anak cucu kita yang merasakan ke depannya. Selanjutnya juga terkait gaji dari guru-guru yang harusnya disejahterakan,” katanya.
Syarif menegaskan seluruh tuntutan penting karena menyangkut kepentingan rakyat. Ia juga mengecam tindakan represif aparat pada hari pertama aksi yang menimbulkan korban luka, seraya mengingatkan bahwa demonstrasi dijamin oleh undang-undang.
“Sebenarnya dari 5 poin tuntutan tersebut, hal itu kita utamakan semua, karena berhubungan terhadap nasib masyarakat. Dan di hari kedua ini kita menambahkan penegasan terkait penolakan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang mencederai dan melukai teman-teman yang melakukan aksi,” ujarnya.
Baca Juga: Represi di Depan Gedung Rakyat, Demokrasi yang Kembali Dibungkam
Syarif juga memberikan tanggapan terkait tunjangan anggota dewan. Menurutnya tidak ada urgensi untuk memberikan tunjangan tersebut, sebab masih banyak rakyat Indonesia yang kesulitan, juga ditambah dengan gaji tenaga pendidik yang rendah.
“Ketika mereka dinaikkan gajinya, mereka lupa. Banyak masyarakat-masyarakat daerah yang bahkan sampai saat ini sulit untuk mencari makan, sulit mencari pekerjaan. Apalagi kita menimbang dengan guru-guru yang seharusnya disejahterakan, pendidikan adalah hal yang nomor satu harus dituntaskan, sedangkan mereka (DPR) dinaikkan gajinya,” jelasnya.
Syarif memastikan anggota DPRD membaca dan memahami tuntutan massa. Ia menegaskan aksi akan terus dikawal hingga tuntas, dan bila tidak ada tindak lanjut dari DPR, masyarakat bersama mahasiswa siap kembali turun ke jalan.
“Pasti kita bakalan kembali lagi ke sini menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada mereka. Karena mereka adalah wakil rakyat kita, kita harus menyampaikan aspirasi memang yang harus kita sampaikan,” tambah Syarif.
Salah satu peserta aksi yang merupakan mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan), Ade Febi, juga menanggapi terkait tunjangan anggota dewan. Menurutnya tunjangan DPR jika dijumlahkan bisa mencapai angka ratusan juta, dirinya menuntut transparansi karena jabatan dewan merupakan wakil rakyat.
“Poin yang paling kami tuntut pada hari ini itu tentang tunjangan DPR, yaitu kalau digabungkan semua gaji DPR, sampai 100 juta. Saya cuma mau wakil rakyat ini transparan dengan kita, karena yang kita tahu selama ini mereka itu bukan menjadi wakil rakyat tapi menjadi pengkhianat rakyat,” ungkap Ade.
Ade berharap dengan adanya Aksi Kalbar Bergerak, para anggota dewan akan mendengarkan tuntutan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
“Saya harap semoga wakil rakyat provinsi apalagi yang di RI untuk mendengarkan apa aspirasi kita dari mahasiswa dan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Ade Febi mengaku cukup puas dengan aksi hari kedua karena ada anggota dewan yang turun menanggapi tuntutan masyarakat. Namun, ia masih kecewa mengingat temannya terluka akibat tindakan represif aparat pada hari sebelumnya.
“Kalau untuk menyampaikan aspirasi, saya sendiri sudah puas karena anggota dewan sudah keluar dan juga sudah menerima apa yang kita sampaikan. Tetapi yang masih terganjal di hati saya, masih belum terima para aparat yang sudah menghantam kawan saya sampai kepalanya bocor,” tutur Ade saat menutup sesi wawancara.
Penulis: Bia, Mia
Editor: Aga