mimbaruntan.com,Untan—Sudah hampir dua pekan kabut asap menyelimuti Kalbar. Masyarakat juga sudah merasakan kerugian akibat bencana asap yang kerap terjadi setiap tahun. Pemerintah dan aparat yang mempunyai tanggung jawab besar seolah kehabisan tenaga untuk menanggulangi bencana klasik ini.
Berdasarkan data pantauan satelit Modis dari BMKG Rabu (9/9) ada 616 titk api yang tersebar disejumlah kabupaten di Kalbar. Masalah asap yang terjadi ialah akibat pembakaran hutan dan lahan secara besar-besaran.
Masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan dan aparat, kemarin Jum’at (11/9) melakukan aksi yang bertajuk ‘Kalbar Menggugat’ di Tugu Digulis. Masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Non Pemerintahan, dan Berbagai Ormas bersatu agar pemerintah dan aparat bekerja lebih maksimal dalam upaya penuntasan bencana asap di Kalbar.
Para pemuda mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pontianak, hari ini sabtu (12/9) juga melakukan aksi serupa, mereka menuntut Jokowi-JK harus bertanggung jawab atas bencana kabut asap yang terjadi. Menurut Obi, salah satu aktivis FMN mengatakan, bahwa bencana asap yang terjadi bukan karena adanya pembakaran lahan biasa tetapi pembakaran yang dilakukan perusahaan sawit yang ada di Kalbar. “Pemerintah tidak tegas dalam menanggulangi ini meskipun menurut kami jelas kesalahan pemerintah yang melegalkan perizinan perkebunan berskala besar. Masalah pembakaran ini bukan kesalahan masyarakat sipil dan sekali lagi pemerintah Jokowi-JK harus bertanggung jawab dan bertindak tegas atas segala bencana yang ada hari ini,” katanya disela-sela aksi.
Ia juga menambahkan aparat kepolisian harusnya bisa lebih maksimal dalam upaya penegakan hukum untuk menangkap aktor dibalik pembakaran lahan. “Aparat menurut kami tidak ada sama sekali upayanya, artinya kita tidak melihat kerja nyata dilapangan. Aparat tidak dapat berkontribusi dengan baik dalam hal ini,” ujarnya.
Pemerintah menurut FMN hanya melihat kabut asap terjadi akibat pembakaran oleh petani. Namun, pembakaran lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak ditindak tegas. Berdasarkan release yang kami terima, pemerintah sudah memberikan ijin perkebunan sawit mencapai 5,3 juta hektar dan konsesi perizinan untuk HTI seluas 2,2 juta hektar dan luas konsesi perijinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 1,2 juta hektar. “Adanya perusahaan sawit yang masuk di Kalbar ini yang mengakibatkan banyaknya perusahaan sawit dan HTI, membakar lahan hanya agar biayanya itu lebih sedikit dan kemudian dampaknya itu yang kita rasakan hari ini,” ujar Yetno Aktivis FMN.
Akibat asap, gangguan kesehatan sudah dirasakan masyarakat seperti; Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), seperti yang dilansir harian Pontianak Post( 10/9), hingga Agustus telah terjadi 165.884 kasus ISPA dan sebanyak 1.922 merupakan ISPA berat. Selain itu asap juga menganggu jarak pandang transportasi darat, laut dan udara.
Dampak asap juga mengakibatkan para nelayan kesulitan mencari ikan. Akibatnya beberapa harga ikan mulai naik. Menurut Atih (25), salah satu penjual ikan di Pasar Flamboyan mengatakan, bahwa stok ikan sudah mulai berkurang akibatnya harga ikan mulai naik. “Semua ikan naik 2 sampai 3 ribu , pembeli sepi sekarang, yang murah hanya udang karena udang lagi banjir dipasaran,” keluhnya.
Dalam upaya mengurangi asap pemerintah sebenarnya dapat menggunakan Ground Mist Generator (GMG), teknologi yang dapat mengurangi kepekatan kabut asap. GMG menyemprotkan air CacI2 ke udara dalam rentang waktu tertentu, cairan itu akan mengikat particulate abu yang berterbangan. Abu yang terikat oleh cairan akan mengendap sehingga konsentrasi particulate diudara dapat berkurang
Penulis: IRVAN MF.
Editor: Riko.S