mimbaruntan.com, Untan – Menanggapi tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat yang terdiri dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Pontianak, DPRD menyatakan sikap dengan menandatangani nota kesepakatan yang memuat berbagai aspirasi dari 14 Organisasi Mahasiswa, Rabu(25/9).
Suriansyah, Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat membacakan hasil nota kesepakatan setelah beberapa perwakilan organisasi mahasiswa menuturkan tuntutannya satu per satu. Adapun hasil nota kesepakatan tersebut yaitu:
- Menolak UU KPK Baru yang sudah di sahkan oleh DPR RI bersama Presiden RI.
- Menolak RKUHP.
- Menolak RUU Pertanahan.
- Menolak RUU P-KS.
- Mengusut tuntas pelaku karhutla.
- Menuntut aparat untuk menghentikan tindakan represif terhadap aktivis dan masyarakat serta menindaklanjuti oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan tersebut.
- Menghimbau kepada masyarakat dan mahasiswa untuk terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
- Mendesak Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk bijak dan tegas dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Baca juga: Suarakan Keresahan, Mahasiswa Kalbar Turun ke Jalan
Terkait hal itu, ia berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan tersebut ke pemerintahan pusat. Sedangkan hal-hal yang menjadi ranah pemerintahan Provinsi akan ditindak lanjuti ke Gubernur Kalimantan Barat.
“Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan hari ini akan kami lanjutkan karena yang berwenang apa yang disampaikan itu sebagian besar ranah pemerintah pusat. Sedangkan yang menjadi ranah pemerintahan provinsi seperti karhutla segala macam akan kita tindak lanjuti kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai pemimpin eksekutif di Kalimantan Barat. Kemudian terkait dengan hal-hal yang memang harus kami buat Raperda termasuk dalam hal masalah karhutla itu akan kami buatkan peraturan daerahnya,” ujarnya.
Ia juga berharap agar mahasiswa ikut serta dalam memberi masukan terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. “Tentu adek-adek bisa memberi masukan dalam bentuk public hearing. Tentu kami apa yang adek-adek sampaikan tadi menjadi keprihatinan kami juga. Termasuk masalah P-KS tadi kan. Jadi hal-hal yang menyangkut kehidupan di Kalimantan Barat silahkan diberikan masukan kepada kami,” katanya.
Baca juga: Massa Aksi Tuntaskan Reformasi Serbu Kantor DPRD Provinsi Kalbar
Perempuan KAMMI Kalbar, Adhe Muthia yang turut serta dalam audiensi meminta DPRD Provinsi untuk secepatnya menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintahan pusat. “Bapak DPRD Provinsi untuk secepatnya menyampaikan aspirasi kami, terutama saya sebagai perempuan yang menolak P-KS agar tidak disahkan,” ujarnya.
Penulis : Riski Ramadani
Editor : Imam F K J