mimbaruntan.com, Untan– Aksi tuntaskan reformasi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh berbagai Perguruan Tinggi di Pontianak. Salah satu Universitas yang hadir adalah Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mawardi selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah turut hadir dan mendukung pelaksanaan aksi tersebut, Rabu(25/9).
“Saya kira positif karena dia mengekspresikan aspirasinya dan ini bukan gerakan politik tapi gerakan moral,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan penolakannya terhadap RUU KPK dan RUU KUHP. “Saya kira sah-sah saja mahasiswa turun ke jalan. Menolak hal-hal yang tidak diinginkannya seperti rancangan UU KUHP yang kita lihat tidak berpihak pada rakyat dan juga UU Anti korupsi yang banyak melemahkan KPK,” tambahnya.
Menanggapi kebijakan kampus yang seringkali melarang mahasiswanya untuk turun ke jalan, Mawardi mengatakan bahwa sudah saatnya pendidikan demokratis di Indonesia diterapkan. “Masing-masing kampus punya kebijakannya sendiri. Tetapi apa salahnya kalau dia memberikan suara. Biarkan mereka bersuara dan memberikan aspirasi dengan damai. Inilah pendidikan demokratis Indonesia. Kita tidak boleh mengekang mahasiswa,” tanggapnya.
Ia berpesan agar aksi berlangsung dengan tertib dan beretika. “Kita masyarakat kampus sebagai kaum intelektual. Jadi apapun yang kita hadapin harus beretika,” pesannya.
Penulis : Sekar A.M.
Editor: Imam F K J