Mimbaruntan.com, Untan – Puluhan buruh dari berbagai daerah Kalimantan Barat melakukan aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Sentra Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (SPARKA), para massa aksi berjalan dari bundaran digulis sebagai titik kumpul menuju kantor gubernur pada peringatan hari buruh internasional pada Jumat (1/5). Aksi ini membawa tuntutan para buruh lokal terutama minimnya upah yang mereka dapatkan sementara harus bersanding dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang semakin membuat kesejahteraan rakyat merosot.
Raden, koordinator lapangan menyampaikan bahwa banyak sekali tuntutan yang dibawa pada aksi kali ini dan para buruh juga mengharapkan adanya audiensi atau dialog bersama gubernur namun undangan yang dikirimkan kepada gubernur kalbar seminggu sebelum hari buruh itu tidak dapat dipenuhi.
“Banyak sekali krisis, harga kebutuhan pokok naik namun upah masih minim. Belum lagi perlindungan para pekerja yang masih kurang dipenuhi, kita mengharapkan bisa langsung berdialog dengan gubernur dan surat undangannya sudah dikirimkan namun sangat kecewa karena beliau tidak bisa menemui masyarakat pada hari ini,” ungkap Raden.
Hari buruh yang memang menjadi hari dimana para buruh bisa bersuara tampaknya gagal dipenuhi oleh pemangku kebijakan setempat, banyak buruh dari daerah Kalimantan Barat salah satunya Bengkayang yang dihalangi untuk menghadiri aksi demonstrasi meski hal itu menjadi hak dari setiap buruh tersebut.
“Memang ada kawan-kawan buruh dari Bengkayang dihalangi oleh wakil bupati dan Kapolres untuk datang ke sini, ada banyak intervensi di dalam serikat buruh. Saya rasa itu tidak hanya terjadi di sini, namun hampir di seluruh Indonesia sama halnya dengan di Jakarta yang dibuat festival oleh pemerintah dibanding kampanye perjuangan buruh,” tambah Raden.
Baca Juga: Aksi Kalbar Bergerak Soroti Tunjangan DPR dan Permasalahan PETI
Selain permasalahan upah dan perlindungan kerja, para buruh khususnya dari daerah menyebutkan bahwa perusahaan juga merusak tanah adat atau tanah pusaka milik masyarakat. Lahon, salah satu buruh dari Dusun Layang Batu, Kabupaten Ketapang menyebutkan bahwa tidak ada penyelesaian hukum dari apa yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat.
“Yang dirugikan adalah, satu, mereka mengambil tanah pusaka yang artinya hutan lindung. Kedua ada pembakaran ladang masyarakat di dusun Telayang, dan sampai hari ini tidak ada penyelesaian hukum. Dan perusahaan itu tidak apa-apa sampai hari ini,” sebut Lahon.
Lahon juga menceritakan bahwa tudingan-tudingan yang diberikan kepada masyarakat tidak benar, menurutnya jika masyarakat memang melakukan kesalahan seperti yang disebutkan harusnya bisa diproses namun sampai saat ini hanya dilakukan pemeriksaan.
“Masyarakat itu seperti tidak ada nilainya, saudara kami Fendi dipanggil 27 kali dari pihak keamanan sampai berujung teror. Kalau salah ya ditangkap saja, tapi dipanggil terus dan tidak diproses ya artinya itu cuma cari-cari kesalahan. Perusahaan itu seperti tak berdosa, pemerintah juga pura-pura tuli dan buta, tak punya hati kepada masyarakat,” tegas Lahon.
Novi, buruh perempuan dari Kubu mengungkapkan bahwa keluhan utama mereka terhadap kurangnya aksesibilitas terhadap kebersihan dan kesehatan. Dirinya juga mengharapkan pemerintah yang tidak hadir berdialog pada aksi kali ini bisa mendengarkan keluhan para buruh dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Sebenarnya satu aja sih, kami butuh WC buat ganti baju dan bersih-bersih tapi itu tidak ada, jadi harus ganti baju di parit. Harapannya sih pemerintah bisa dengar keluhan dari para buruh ya, tidak hanya kami tapi semua pekerja yang ada di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Aksi demonstrasi itu ditutup dengan kekecewaan para buruh yang tidak dapat bertemu dan berdialog dengan pimpinan tertinggi Kalimantan Barat, namun setidaknya para buruh sudah berusaha untuk menyuarakan keluhan dan permasalahan mereka. Sudah saatnya para pemangku kebijakan melihat dan mendengar permasalahan nyata para rakyat di lapangan.
Penulis: Bia
Editor: Mia