“Kita tidak bisa lagi meminta pemerintah itu lebih baik, sedangkan pemerintah itu sudah gagal.”
Pernyataan itu disampaikan D, warga sipil yang bergabung dalam Aksi Kalbar Revolusi II, Rabu (21/10). Baginya, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai gagal menangani karhutla dan tidak merespons tuntutan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.
D mengatakan, tuntutan yang berulang kali disampaikan melalui surat audiensi pada saat demonstrasi membuat rakyat merasa tidak lagi cukup hanya meminta pemerintah melakukan perbaikan.
“Kita juga sudah bosan berkali-kali datang bawa tuntutan hanya di atas surat. Makanya kita memilihnya untuk berevolusi pada hari ini,” ungkapnya.
Baca Juga: Aksi Kalbar Bergerak Soroti Tunjangan DPR dan Permasalahan PETI
Kekecewaan itu, menurut D, tidak hanya dirasakan mahasiswa. Dirinya mengaku bahwa pada awalnya ia mengikuti demonstrasi hanya dari bagian belakang dan tanpa terlibat dalam konsolidasi. Namun, ia kemudian terdorong bergabung karena melihat warga sipil yang ingin ikut menyuarakan aspirasi justru dianggap sebagai provokator atau penyusup.
“Bukan berarti saya membenci mahasiswa, tidak. Tapi ada satu bentuk yang lebih bagus, di mana seluruh masyarakat, mau itu mahasiswa, sipil, pekerja, atau apapun itu, mereka bergabung dengan kita bukan tanpa harus ada dengan almamater, status, atau egosentris apapun itu,” katanya.
Bagi D, persoalan yang dibawa dalam aksi menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari karhutla, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pembangunan Kota Pontianak yang dinilainya tidak merata. Ia juga mendesak pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan serta pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan terhadap peserta aksi.
D turut menyoroti keterlibatan ormas yang menurut keterangannya melakukan kekerasan terhadap massa. Ia juga menyebutkan informasi mengenai dugaan pembayaran Rp500 ribu per orang kepada anggota ormas untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, informasi itu masih memerlukan verifikasi dari pihak terkait.
“Ormas tidak memiliki hak untuk mengamankan hasil demo, apalagi sampai memukul seperti itu. Kemudian, ada laporan yang mengatakan bahwa mereka mendapat bayaran 500 ribu untuk menghakimi massa,” ujarnya.
Meski demikian, D memastikan gerakan Kalbar Revolusi tidak berhenti pada aksi tersebut. Ia mengatakan aliansi berencana menggelar konsolidasi akbar dan melanjutkan aksi jilid ketiga ke kantor DPR.
“Kita bakal tetap lanjut. Revolusi ini tetap akan terus berlanjut,” tegasnya.
Baca Juga: Suara Mahasiswa Tersendat, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Gagalnya Hak Demokrasi Untan?
Di tengah persoalan tersebut, Walan, peserta aksi lainnya, menceritakan pengalamannya saat ditangkap aparat sekitar pukul 18.00 hingga 19.00 WIB. Ia mengaku ditangkap tiga orang, diseret ke lampu merah, dan mengalami pengeroyokan.
Walan juga mengakui dirinya sempat berniat menyerang pihak lain menggunakan balok sebelum ditangkap. Menurut keterangannya, terdapat enam orang yang ditangkap dan diseret. Setelah itu, ia dibawa untuk menjalani pemeriksaan oleh polisi.
“Kami tadi cuma diinterogasi lalu dibawa buat balik ke sini. Nggak tahu lah siapa yang negosiasi untuk melepaskan kami, jadi kami cuma diantar balik buat meredam massa aksi,” ujar Walan.
Ia mengatakan, saat pemeriksaan di kantor, dirinya ditanyai mengenai penyebab kericuhan dan dibentak. Walan menyatakan tidak mengalami kekerasan fisik selama interogasi, tetapi mengaku mengalami kekerasan saat penangkapan.
Pengalaman tersebut menambah persoalan yang disuarakan massa, di tengah tuntutan agar pemerintah mendengar keresahan masyarakat dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi mendapat perhatian serius.
Sementara itu, Walan berharap peserta aksi berikutnya tetap menjaga keselamatan dan tidak bertindak berlebihan.
“Saya harap sih teman-teman bisa stay safe dan jangan terlalu barbar dalam demo. Karena kita tahu konsekuensinya kita dibenturkan dengan aparat dan ormas,” katanya.
Rencana aksi lanjutan itu menyisakan persoalan yang belum terjawab yakni tentang bagaimana tuntutan massa akan ditanggapi, dan bagaimana dugaan kekerasan yang disampaikan peserta akan dipertanggungjawabkan? Selama jawaban atas persoalan tersebut belum diperoleh, kekecewaan yang mendorong massa turun ke jalan masih menjadi bagian dari tuntutan mereka.
Penulis: Ara
Editor: Mia