mimbaruntan.com, Untan – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Barat (Kalbar), isu lingkungan hidup kini dipertanyakan urgensinya untuk dibahas. Walhi Kalbar memfasilitasi konsolidasi dan diskusi membahas hal tersebut (24/9). Persoalan lingkungan menjadi pembahasan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat apabila akan memilih pemimpin nantinya.
Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, berharap agar aspirasi yang disampaikan dalam forum ini mampu mempengaruhi visi dan misi para calon kepala daerah.
“Harapannya, apa yang kita suarakan itu sampai dan menjadi perhatian sehingga kemudian bisa diakomodir dalam draft visi dan misi kandidat. Kemudian kita juga melihat bahwa ruang untuk memasifkan isu itu dalam konteks diskusi dan konsolidasi dengan melibatkan teman-teman elemen masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa, kemudian organisasi masyarakat sipil itu menjadi penting,” jelas Adam.
Adam juga menambahkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki masalah lingkungan yang rumit. Berbagai persoalan lingkungan itu mulai dari banjir, puting beliung, hingga gempa yang sempat terjadi di kota Sanggau silam.
Dilansir dari tekno.tempo.co, menurut analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung, kejadian gempa terbaru di Sanggau pada Minggu, (22/9/2024) membuat kerusakan ringan di rumah penduduk.
Baca Juga: Bahasan Lingkungan Hidup Jadi Topik Pinggiran Debat Pilpres 2024.
Beralih dari gempa, kini praktik ekonomi ekstraktif yang terus berjalan juga menyebabkan kerusakan pada hutan dan lahan. Sungai Kapuas, yang dari hulu ke hilirnya banyak aktivitas perusahaan seperti penambangan, berkontribusi pada rusaknya daerah aliran sungai di daerah tersebut.
“Dengan situasi sumber daya alamnya yang dari waktu ke waktu tergerus oleh praktik-praktik ekonomi ekstraktif melalui skema perizinan berbasis hutan dan lahan, yang kemudian menyebabkannya menjadi rusak. Belum lagi kondisi sungai Kapuas, kalau kita telusuri Sungai Kapuas itu dari hilir ke hulu begitu banyak aktivitas perusahaan terutama penambangan, yang operasional di sana yang kemudian itu berdampak pada rusaknya daerah aliran sungai,” lanjut Adam.
Kemudian, berdasarkan liputan yang dilakukan oleh tim wartapontianak.pikiran-rakyat.com, setidaknya terdapat sejumlah lanting tambang yang digunakan untuk menambang emas tanpa izin di sepanjang Sungai Kapuas wilayah Sanggau, Desa Sungai Batu, pada Kamis,(19/9/2024). Tambang emas tanpa izin seperti ini telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Tak hanya membahayakan lingkungan, persoalan pertambangan emas di pinggiran Sungai Kapuas nampaknya telah memakan korban yang dilansir dari laman redaksisatu.id, seorang masyarakat tertimbun tanah longsor akibat mesin tambang yang dimana statusnya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Perhatian cukup besar kini digaungkan, persoalan lingkungan telah berdampak pada manusia dan akan semakin besar persoalannya jika tak segera diperhatikan. Pemilihan pemimpin yang tepat dianggap Adam menjadi poin yang krusial agar penyampaian isu lingkungan dan perhatian terhadapnya tak dipandang main-main.
Baca Juga: Kolaborasi Orkestra Daun Selasih dan Paduan Suara Gita Bahana Buktikan Talenta Lokal Kalbar
Menanggapi persoalan tersebut, Anton yang merupakan peserta diskusi yang berasal dari Bentang Kalimantan menyampaikan pendapatnya. Menurutnya isu lingkungan tidak bisa dibiarkan menjadi isu pinggiran ataupun isu pelengkap. Isu lingkungan harus menjadi isu utama.
“PR besar kita sebenarnya adalah bagaimana mendorong isu lingkungan jadi bukan isu pelengkap, bukan isu pinggiran, tapi ini adalah isu utama. Kita bicara krisis lingkungan, kita bicara hak masyarakat adat yang belum sepenuhnya diakui dan kemudian dipenuhi. Itu harus menjadi isu utama,” ujar Anton.
Jika isu lingkungan dianggap hanyalah isu sekelompok kecil, maka Anton berpikir masyarakat terus tertatih-tatih. Untuk itu Anton menambahkan bahwa mereka perlu membawa isu ini ke spotlight agar dapat menjadi isu publik.
“Kalau selama ini dianggap isu lingkungan dan isu masyarakat adat itu hanya isu sekelompok kecil, teman-teman yang ingin memenuhi kebutuhan lingkungan, masyarakat adat, ya maka akan tertatih-tatih terus. Nah maka menurut saya, kita mendorong isu-isu itu ke tengah dan kemudian menjadi isu publik,” tambah Anton.
Perwakilan Link-AR Borneo, Fian ikut bersuara. Menurutnya, setiap kandidat harus paham bahwa masyarakat ingin lingkungan membaik. Saat kampanye para calon bisa saja berkata akan memperhatikan lingkungan, tetapi pada akhirnya hanya sekedar kamuflase.
“Kita harus menggiring paling tidaknya ke setiap pasangan calon itu memahami bahwa hari ini masih ada orang-orang atau masyarakat yang berharap lingkungannya bisa membaik bukan semakin rusak. Meskipun di kampanye itu setiap calon itu manis-manis berbicara tentang akan memperhatikan lingkungan, memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, hari ini bahwa yang dibicarakan mereka hanya sekedar kamuflase saja,” ujar Fian.
Fian lanjut berpendapat bahwa penting bagi masyarakat memiliki pemimpin yang dapat bersepakat dengan masyarakat dalam memperbaiki isu lingkungan.
“Penting supaya masyarakat luas melihat bahwa hari ini paling tidak kita perlu pemimpin-pemimpin, meskipun di mulut, penting bagi para pemimpin itu untuk bersepakat memperbaiki isu baik itu lingkungan maupun hak-hak masyarakat adat tadi,” tutupnya
Penulis: Aga
Editor: Hilda
Sumber:
https://redaksisatu.id/pertambangan-emas-ilegal-di-kapuas-hulu-kembali-mer/