mimbaruntan.com, Untan –Bertepatan dengan hari pelantikan DPRD Kalimantan Barat mahasiswa Politeknik Negeri Sambas turut hadir dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD Kalimantan Barat dan membawa isu yang bersifat kedaerahan yang terjadi di Kabupaten Sambas, Senin (30/9/2019).
Oggy Akmadani, selaku ketua Presiden Mahasiswa memanfaatkan moment pelantikan tersebut untuk menyampaikan 3 tuntutan dari mahasiswa. Pertama, dia mengatakan bahwa mahasiswa menuntut dibentuknya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) di Kabupaten Sambas, mengingat tingginya tingkat pencabulan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten tersebut.
“Hari ini moment pelantikan DPRD Provinsi, kemudian isu yang memang sentral bagi kami itu ada 3 yang pertama adalah kami ingin di bentuk yang namanya KPPAD di setiap daerah, karena mengingat di Kalimantan Barat ini sangat tinggi tingkat pencabulan dan pelecehan khususnya kabupaten Sambas sehingga ini harus menjadi isu sentral bagi kami,”jelasnya
Kemudian dia melanjutkan bahwa pada tuntutan yang kedua mereka menyalurkan aspirasi rakyat kepada DPRD terkait kasus dana hibah yang berjumlah 80 milyar yang menjadi problem dan belum terselesaikan di Kabupaten Sambas.
“Ada kasus yang memang belum terselesaikan di kabupaten kami yaitu kasus dana hibah yang berjumlah 80 milyar, itu menjadi polemik dan problem. Kemudian, kami ingin menyampaikan agar kasus-kasus itu bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi yang baru terpilih sehingga kebijakan yang di ambil itu memang pas dan pro terhadap rakyat,” lanjutnya.
Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Sementara itu tuntutan yang ketiga, terkait pembangunan rumah sakit yang terbengkalai dan belum di resmikan dengan alasan kekurangan anggaran dan hal itu menjadi pertanyaan bagi mahasiswa sehingga menuntut kepada DPRD Provinsi, kepolisian dan Kejari untuk menindaklanjuti isu tersebut.
“Kemudian yang ketiga ada yang namanya rumah sakit Pratama yang kami suarakan, itu seharusnya menjadi rumah sakit bertaraf nasional di Kabupaten Sambas namun rumah sakit ini belum diresmikan sampai sekarang karena berkaitan dengan anggaran yang tidak mencukupi, dan harus dianggarkan untuk kedua kalinya dan ini sangat rancu bagi kami mahasiswa karena itu sudah jelas dianggarkan untuk diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun proses pengerjaannya tetapi malah belum selesai dan malah kurang biaya untuk menyelesaikan rumah sakit tersebut dan itu menjadi pertanyaan bagi kami. Kami ingin meminta bantuan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi untuk menindaklanjuti dan menegaskan kepada DPRD kabupaten Sambas dan pihak-pihak seperti kepolisian dan Kejari yang memang berkaitan dan bersentuhan dengan isu-isu tersebut.” Ungkapnya.
Sementara itu, Baharudin selaku korlap dari aksi tersebut mengungkapkan bahwa hal yang fokus menjadi tuntutan mereka adalah isu daerah yang terjadi di Kabupaten sambas namun tidak juga meninggalkan isu nasional.
“Kita memang fokuskan ke isu-isu daerah, kerena memang kita datang jauh-jauh dari Sambas ke Pontianak, sia-sia rasanya jika kita membawa isu-isu nasional yang memang sudah dibawa oleh teman-teman yang berada di Jawa, dan diluar Kalimantan-lah yang massanya lebih banyak. Kita jauh datang dari Sambas ke Pontianak. Tidak juga meninggalkan juga isu nasional tetapi lebih memfokuskan ke isu daerah. Saya rasa teman-teman di Pontianak sudah memiliki data kemudian pasti sudah mengkaji hal-hal yang menjadi tuntutan tersebut,” ungkapnya.
Baca juga:Pelajar Pontianak Bolos Sekolah Demi Ikut Aksi
Selain itu, isu daerah yang dibawakan dan menjadi tuntutan kepada DPRD Provinsi adalah isu yang sama, yang mereka tuntut kepada DPRD Kabupaten Sambas pada saat pelantikan DPRD Kabupaten, namun karena belum ada tanggapan dan kejelasan. Oleh karena itu mereka menuntut hal itu kembali kepada DPRD Provinsi dan berharap agar DPRD Provinsi bisa merealisasikannya dan mendesak DPRD daerah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang disampaikan.
“Kami mengkaji kembali untuk membawa isu ini ke DPRD Provinsi karena melihat kondisi di sana belum ada kejelasan. Ini merupakan pertama kalinya kami mengadakan aksi di luar Kabupaten Sambas, bergabung dengan teman-teman BEM di sini. Harapan kami sangat besar bahwasanya DPRD Kalimantan Barat bisa merealisasikan dan bisa menurunkan kepada DPRD daerah untuk segera mendesak mereka memenuhi tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan pada hari ini,” pungkasnya.
Reporter : Marlina Marlin dan Nia
Penulis : Marlina Marlin
Editor : Riski Ramadani