mimbaruntan.com, Untan – Seruan aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM UNTAN) mengajak seluruh mahasiswa dan lapisan masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka pada apa yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, aksi demonstrasi ini digelar pada Kamis (18/6) di Tugu Digulis, Pontianak. Aksi ini juga dipicu oleh banyaknya tuntutan aksi yang telah berlalu namun belum ditanggapi oleh para pemangku kebijakan, dan pihak Bem Untan menjadi wadah bagi mahasiswa serta masyarakat yang membantu mengawali kejelasan atas tuntutan yang belum terselesaikan.
Aksi ini dimulai pada sore hari sekitar pukul 16.00 dan diawali dengan persiapan mahasiswa menuliskan amarahnya pada sebuah banner putih lalu kemudian berkumpul menjadi sebuah barisan yang siap menyampaikan segala aspirasi, kritik serta solusi untuk setiap kebijakan yang disahkan.
Baca Juga: Aksi Kalbar Bergerak Soroti Tunjangan DPR dan Permasalahan PETI
Keresahan para demonstran juga bermula dengan banyaknya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, aturan yang disahkan tanpa sepengetahuan rakyat serta kebijakan yang disahkan dinilai tidak memenuhi hak rakyat. Beberapa tuntutan yang dibawa seperti harga BBM naik, evaluasi program MBG dan KDMP, aparat memasuki ranah sipil, pendidikan dan infrastruktur belum merata, tuntutan masyarakat adat, serta mendorong kecepatan untuk disahkannya RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat dan menuntut terkait persoalan DBH.
Poin Tuntutan Aksi Kalbar Menjerit:
- Menolak perluasan kewenangan TNI-Polri di ruang sipil.
- Mengembalikan prioritas APBN pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.
- Menghentikan sementara program MBG dan KDMP untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. 4.Menjadikan penguatan PKBM sebagai prioritas pembangunan pendidikan daerah.
5.Menuntut keadilan pembangkit dana bagi hasil atau DBH bagi daerah penghasil Kalimantan Barat.
6.Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar Kalimantan Barat, khususnya jalan dan listrik.
- Menjamin kebijakan perpajakan yang adil dan berpihak kepada rakyat.
- Menstabilkan harga BBM serta memastikan subsidi yang tepat sasaran.
- Segera disahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset.
- Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.
- Menjamin harga produksi yang layak bagi petani serta fasilitas pertanian yang memadai.
- Menjamin upah layak dan hak normatif buruh dan menghapus diskriminasi terhadap buruh perempuan.
- Menyediakan jaminan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Karena Kalimantan Barat tingkat pengangguran tertinggi se-Kalimantan Barat.
- Menuntut persoalan banjir di Pontianak dan menyediakan transportasi publik yang layak.
- Mengusut tuntas kekerasan seksual serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok perempuan.
- Memastikan pemerintah menindaklanjuti seluruh tuntutan.
Habib Iqbal selaku koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa poin-poin tuntutan juga dikarenakan kemarahan massa aksi terhadap pemerintah pusat yang memanfaatkan Kalimantan Barat untuk pembangunan di daerah pusat (red: Pulau Jawa) namun berbanding terbalik dengan pembangunan yang ada di Kalbar.
“Kalbar hari ini jauh dari kata layak, bagai sapi perah republik. Kita kalbar itu tanah penghasil, tapi pajak kita diambil untuk pembangunan di daerah pusat, sehingga ada 16 tuntutan hari ini,” ujar Iqbal.
Iqbal juga mengungkapkan mengapa demonstrasi kali ini tidak menuju DPRD melainkan Tugu Digulis, lokasi kali ini menjadi titik strategis karena banyak dilalui oleh masyarakat sipil, serta menjadi saksi bisu dari perjuangan pahlawan Kalimantan Barat.
Baca Juga: Mengungkap Realitas Buruh yang Tak Didengar: Antara Pekerjaan dan Hak Hidup
“Kami melihat bahwa Tugu Digulis ini merupakan simbol perjuangan para tokoh-tokoh Kalimantan Barat dulu, karena kami juga capek sudah puluh-puluh kali aksi ke DPRD atau ke gubernur tapi tidak disambut dengan baik,” ungkap Iqbal.
Dalam menanggapi penyampaian tuntutan oleh para aksi demonstran Rasmidi selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan jika hal yang bersangkutan dengan kebijakan pusat itu tidak mudah untuk dihapuskan, banyak hal yang menjadi pertimbangan dan perlu adanya kesepakatan serta diskusi bersama pemerintah pusat.
“Kami tidak punya kapasitas terkait mengklarifikasi soal berita yang disampaikan pihak lain, dan ini juga bukan kebijakan daerah namun kebijakan pusat. Kami tidak berhenti di sini, kami akan memberi masukan kepada wakil kami di DPR RI,” ujar Rasmidi.
Massa aksi meminta pihak pemerintah untuk membuat pernyataan sikap, namun Rasmidi menambahkan bahwa mereka tidak bisa menyanggupi permintaan para massa aksi karena bersangkutan dengan pernyataan pribadi. Segala bentuk tanggapan pemerintahan diperlukan waktu diskusi, namun ia berjanji akan menindak lanjuti tuntutan pada hari ini.
“Setelah ini akan kami tindak lanjuti, saat ini kami tidak ada kapasitas memutuskan apalagi dalam pertemuan sesingkat ini, mohon maaf jika terkait konstitusional kami tidak punya kewenangan,” tambah Rasmidi.
Penulis: Delta
Editor: Mia